Ilmu Kependudukan: Makalah Kebijakan Kependudukan

KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

MAKALAH

Dibuat dala rangka perkuliahan Ilmu Kependudukan

Dari Ibu Fenti Rosmala, S.P.,MPd

Oleh :

Ajat Sudrajat          (4004150002)

Dini Kartika           (4004150006)

M Luthfi                (4004150012)

Rian Rimenda        (4004150015)

Tri Rahayyu          (4004150019)

Yuli Fitriani             (4004150020)

Jurusan Kesehatan Masyarakat S-1

STIKes Bina Putera Banjar

2015/2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan pada kita semua sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dimana makalah ini membahas tentang Kebijakan Kependudukan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna.

Oleh karena itu, kritik dan saran dari banyak pihak sangat kami harapkan untuk menyempurnakan makalah ini.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yan telah membantu dalam pembuatan makalah ini, kami harapkan makalah ini dapat bermanfaat dan mampu menambah wawasan bagi semua semua orang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

2.1       Latar Belakan..............................................................................................1

2.2       Rumusan Masalah........................................................................................2

2.3       Tujuan........................................................................................................2

BAB II PEMBAHASAN

            2.1       Perkembangan Kebijakan Penduduk..............................................................3

            2.2       Kebijakan Kependudukan di Indonesia..........................................................4

            2.3       Kebijakan Kependudukan.............................................................................4

2.3.1    Pengertian kebijakan Kependudukan...................................................4

2.3.2    Kebijakan Fertilitas...........................................................................5

2.3.3    Kebijakan Untuk Mempengaruhi Mortalitas.........................................7

2.3.4    Kebijaksanaan Migrasi......................................................................7

BAB III PENUTUP

3.1       Kesimpulan.............................................................................................11

3.2       Saran..............................................................................................................12       

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang makalah

Perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk. Kebijakan kependudukan adalah langkah-langkah dan program yang membantu tercapainya tujuan ekonomi,sosial,demografis,dan tujuan umum lainnya dengan jalan memenuhi variabel-variabel utama demografi, besar penduduk dan pertumbuhannya.

            Hasil Sensus Penduduk 2010 juga menunjukkan bahwa sebanyak 66.1 persen penduduk Indonesia yang berasal dari kelompok umur kerja (penduduk umur 15-64 tahun). Sedangkan, penduduk Indonesia berasa dari kelompok umur muda (penduduk umur 0-14 tahun) hanya sebanyak 28.9% dan kelompok umur tua (penduduk umur 65 tahun atau lebih) sebanyak 5%. Kondisi seperti ini, dimana jumlah penduduk  kelompok umur kerja hampir dua kali lipat penduduk kelompok umur muda (bonus demografi), akan membuka the window of opportunity yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mensejahterakan penduduknya (Adioetomo : 2005). Namun, perlu diingat bahwa the window opportunity tersebut hanya akan terjadi apabila asumsi penurunan tingkat fertilitas sebesar 1,86 per wanita dan mortalitas bayi sebesar 18,9 per 1.000 kelahiran pada tahun 2030 dapat tercapai (Adioetomo : 2005). Untuk itu, kebijakan kependudukan dalam hal ini upaya pengendalian pertumbuhan penduduk menjadi sangat penting.

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dapat ditempuh utamanya melalui kebijakan pengaturan fertilitas, mortalitas, dan pengarahan mobilitas penduduk (UU No. 52 Tahun 2009). Pengaturan fertilitas dilakukan melalui Program Keluarga Berencana (KB). KB dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan tentang usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi. Pengaturan mortalitas diprioritaskan pada penurunan angka kematian ibu hamil, penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian pasca melahirkan, serta penurunan angka kematian bayi dan anak. Sedangkan, pengarahan mobilitas penduduk bertujuan untuk mecapai persebaran penduduk yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan lingkungan.Maka dari itu pentingnya kebijakan kendudukan bagi pemerintah adalah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan menstabilkan pemerataan penduduk,serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

1.2 Rumusan masalah

Dilihat dari latar belakang diatas sudah terbukti bahwa pertumbuhan penduduk usia produktip sangat tinggi sehingga memicu terjadinya pengangguran yang tinggi,maka dari itu kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk menekan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Tujuan

Adapaun tujuan dari penulisan makalah yang berjudul “KEBIJAKAN PENDUDUK” ini adalah:

·         Mengenal tentang kebijakan penduduk.

·         Mengetahui macam-macam kebijakan penduduk.

·         Mengetahui kebijakan penduduk yang diambiil pemerintah Indonesia dalam   menekan laju pertumbuhan penduduk.

·         Memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kependudukan.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Perkembangan Kebijakan Penduduk

Sejak empat dekade lalu kebijakan kependudukan memfokuskan perhatiannya pada beberapa perubahan demografi,khususnya upaya pengendalian fertilitas yang instrument utamanya adalah program keluarga berencana. Pada tahun 1950-an dan 1960-an kelompok neo-malthusian member perhatian khusus pada pertumbuhan penduduk yang begitu cepat sehingga berdampak pada aspek-aspek kehidupan lain,antara lain menghambat pertumbuhan ekonomi,memicu kerusakan lingkungan,berkurangnya pelayanan social, dan menimbulkan konflk horosontal di masyarakat.Oleh karena itu lembaga-lembaga kependudukan mendukung dan mengkapanyekan pentingnya pengendalian kelahiran melalui pengembangan kontrasepsi yang lebih baik dan program keluarga berencana.

            Lanjutan...